25.5 C
Gunung Sitoli, Indonesia

2

KPPN Gunungsitoli adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan , mulai berdiri dan melaksanakan tugas di Kepulauan Nias, Kota Gunungsitoli sejak 01 April 1975 dengan nama Kantor Kas Negara (KKN) dan Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) yang pada saat itu dibawah naungan Direktorat Jenderal Anggaran. Keberadaan KPN dan KKN di Gunungsitoli disDSC_0352 (2)ambut dan didukung oleh Pemerintah Daerah hal ini terlihat dengan diberi kemudahan  untuk mendapat lokasi dan gedung untuk melaksanakan tugas operasional. Bupati Gunungsitoli pada waktu itu meminjamka
n rumah dinasnya untuk dipakai oleh KKN dan KPN, namun seiring dengan pemantapan pelaksanaan pelayanan diwilayah kepulauan Nias maka pada tahun 1978 pemerintah (Departemen Keuangan) melakukan pembelian lahan tepatnya di Jalan Pancasila Nomor 13 untuk pembangunan gedung permanen. Pembangunan gedung dimulai pada tahun 1979 hingga pada tahun 1980 gedung selesai dibangun dan dapat ditempati. Secara garis besar tugas dan fungsi KKN adalah
melaksanakan pembayaran secara tunai atas bebab APBN (Comptable), sementara KPN melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengujian atas pembayaran yang diajukan kepada negara atas beban APBN (Ordonansering).

Selam 15 (lima belas) tahun KPN dan KKN melaksanakan tugas dan fungsi di Kapulauan Nias hingga akhirnya sampai dengan tahun 1989,  berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.01/1989 tentang Reorganisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dan Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-155/A/1989, maka terhitung tanggal 01 Januari 1990 KPN dan KKN diintegrasikan menjadi 1(satu) kantor yaitu dengan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).  Tugas dan fungsi KPKN mengalami pengurangan jika dibandingkan dengan KKN dan KPN, karena pembayaran secara tunai telah diganti dengan pembayaran secara Giral, disamping itu ada beberapa tugas yang dialihkan ke PT Taspen yaitu tentang pembayaran pensiun. Perampingan tugas dan fungsi KPKN dimaksudkan agar lebih fokus terhadap tugas pemeriksaan atas penyaluran belanja negara (rechmaticheid dan doelmaticheid).

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-01/PB/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Eselon I (Direktoral Jenderal Anggaran) terpecah menjadi 2, yaitu Direktoral Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sehingga KPKN Gunungsitoli berubah nama menjadi KPPN Gunungsitoli sebagai instansi vertikal dan kanwil II Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.

Sejak dibangun hingga saat ini KPPN Gunungsitoli beralamat di JL Pancasila Nomor 13 Gunungsitoli.

Ruang Lingkup Pembayaran

  • Kota Gunungsitoli;
  • Kabupaten Nias;
  • Kabupaten Nias Barat;
  • Kabupaten Nias Utara;
  • Kabupaten Nias Selatan.

KPPN Gunungsitoli merupakan KPPN tipe A2 yang berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-163/PB/2012 KPPN Gunungsitoli ditetapkan sebagai KPPN percontohan  terhitung tanggal 1 Oktober 2012.

SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah SDM pada saat dilaksanakan pembinaan dan supervisi adalah 15 orang aktif dengan rincian sebagai berikut:

  • Kepala Kantor;
  • Kepala Subbagian Umum dibantu oleh 3 orang pelaksana;
  • Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker dibantu 3 orang pelaksana;
  • Kepala Seksi Bank dibantu oleh 2 orang pelaksana;
  • Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal dibantu oleh 2 orang pelaksana.
No Jabatan Staff/Pelaksana Keterangan
1 Kepala Kantor Belum Ada SK Definitif
2 Kepala Subbagian Umum 3 orang Aktif
3 Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker 3 orang Aktif
4 Kepala Seksi Bank 2 orang Aktif
5 Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal 2 orang Aktif

Sampai dengan bulan Desember 2015, KPPN Gunungsitoli melayani 81 satuan kerja (satker) ditambah 5 mitra kerja dari Bank dan Pos. Pada bulan Desember 2015 sudah bermunculan DIPA satker-satker baru untuk KPPN Gunungsitoli.

Kondisi terakhir sampai dengan tanggal 29 Mei 2015, KPPN Gunungsitoli melayani 68 satuan kerja ditambah dengan 5 mitra kerja dari Bank dan Pos. Selaku Kuasa BUN Daerah, KPPN Gunungsitoli mengelola pagu DIPA sebesar Rp397.725.480.000,00 dengan tingkat penyerapan DIPA sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp70.477.696.770,00 (18%).

 

Pagu DIPA Realisasi % Realisasi
Rp397.725.480.000,00 Rp70.477.696.770,00 18%

 

Keterbatasan SDM

Jumlah pegawai yang berjumlah 15 orang bahkan 2 orang pegawai sedang melaksanakan tugas belajar menyebabkan masalah sebagai berikut:

  • Jika ada pegawai yang dipanggil untuk melaksanakan dinas luar, sosialisasi, maupun diklat, maka akan terjadi ketimpangan dalam pekerjaan.
  • Customer Service Officer (CSO) merangkap sebagai petugas di Front Office (FO). Masalah akan muncul jika saat yang bersamaan satker membutuhkan layanan dari CSO dan petugas FO

Sarana dan Prasarana

  • Belum memiliki Treasury Learning Center (TLC) yang memadai

Jika ada satker yang ingin berkonsultasi atau bimbingan teknis suatu aplikasi, KPPN Gunungsitoli menggunakan ruang Subbagian Umum sebagai pengganti TLC. Kondisi ini tentu saja mengganggu kelancaran dan kenyamanan kerja di subbagian umum.

  • Belum tersedianya pos satpam untuk berjaga. Untuk itu, dana pembangunan pos satpam sudah diusulkan untuk DIPA Tahun Anggaran 2016.